Komisi VI DPR RI Minta Skill Masyarakat Pedalaman Riau Dikembangkan

22-12-2016 / KOMISI VI

Untuk Mendorong Pengembangan skill life masyarakat pedalaman Riau, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Riau dapat memberikan pelatihan berdasarkan keahlian mereka agar bisa berkembang.

 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Riau Mohammad Hekal, Senin (19/12/2016) memaparkan, dikarenakan tidak adanya pemerataan Pertumbuhan ekonomi di Riau, mengakibatkan masyarakat Riau menikmati pedagang-pedagang gelap dari negara tetangga Malaysia, dan masyarakat tersebut merasa ketakutan jika ada kebijakan dari Pemerintah pusat yang membatasi hal tersebut. 

 

Menanggapi adanya ketergantungan masyarakat Riau terhadap pedagang gelap dari Malaysia, Hekal mengatakan hal tersebut hanyalah sementara, hanya karena kelapa yang dihasilkan oleh masyarakat Riau dibeli dengan harga tinggi membuat mereka tidak berpikir panjang. Oleh karenanya, Hekal mengusulkan jalan keluar atas hal tersebut..

 

"Solusinya itu dia bisa bikin minyak kelapa, nah itu bisa diproduksi kualitasnya dan dipasarkan, itu yang akan menjaga nilai pertambahannya. Jangan kelapa kita ini gara gara dibeli lebih mahal dikit oleh kapal-kapal gelap Malaysia, mereka malah menikmati itu. Yang harusnya bisa didorong adalah industri hilir lagi, mereka sudah harus mulai berkembang, karena kelapa sawit dan minyak itu kan semuanya di daerah daratan pedalaman Riau yang sebelah di pesisir itu banyak yang ketinggalan karena daerahnya kebanyakan lahan gambut."papar Mohammad Hekal. 

 

Mengingat masyarakat pedalaman Riau yang berada di pesisir dan tinggal di wilayah yang berlahan gambut, Hekal juga bicara soal Pemerintah yang akan menggalakkan restorasi gambut.

 

"Restorasi gambut itu kan harus dicari jalan, supaya itu bisa ada keunggulan ekonomi juga bagi masyarakat yang di pesisir, tapi emang di pesisir itu kan dekat dengan laut, Pemerintah Provinsi ingin mengembangkan selain pelabuhan dumay yang sudah rame itu akan dibuat kawasan industrinya  terutama buat hilir," kata Politisi Gerindra tersebut.

 

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Melakukan Kunjungan ke Provinsi Riau, Anggota Komisi VI yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, Aria Bima (F-PDIP), Eriko Sotarduga (F-PDIP), Juliari Batubara (F-PDIP), Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDIP), Rieke Dyah Pitaloka (F-PDIP), Idris Laena (F-PG), Lili Asdjudiredja (F-PG), Bowo Sidik Pangarso (F-PG), Nurzahedi (F-Gerindra),  Sartono Hutomo (F-Demokrat), Nasril Bahar (F-PAN), Nasim Khan (F-PKB), Mantri Agoeng (F-PKS), Iskandar Syaichu (F-PPP), Mukhlisin (F-PPP), dan Slamet Junaedi (F-Nasdem). (ndy)  foto : Nadya/mr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...